Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Salatiga   Klik untuk mendengarkan teks yang sudah di blok Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Salatiga Pendukung Untuk Pengguna Difabel

Penyitaan

  1. Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita berada, berwenang untuk memberikan izin/ persetujuan penyitaan atas permohonan penyidik.

  2. Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada, hanya Mengetahui.

  3. Apabila dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang, maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum.

  4. Ketentuan mengenai penyitaan, yang terdapat dalam KUHAP berlaku pula untuk tindak pidana khusus (misalnya tindak pidana korupsi) sepanjang tidak diatur lain.

Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 53-54.

 

 

 

E - Court MA - RI

E-COURT MA-RI

e-Court MA-RI adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online.


Lebih Lanjut

 

ERATERANG

 

 

ERATERANG

Eraterang memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan secara elektronik.


Lebih Lanjut

 

 

siSUPER

 

siSuper

Survey Elektronik untuk perbaikan kualitas pelayanan kami .


Lebih Lanjut

Klik untuk mendengarkan teks yang sudah di blok Pendukung Untuk Pengguna Difabel